Kasus Susno Duadji

Manusia dan Keadilan

Kasus Susno Duadji

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) memberikan tiga rekomendasi dalam untuk kasus yang dialami mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji. Tiga rekomendasi itu pun telah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kapolri Jederal Bambang Hendarso Danuri (BHD).

“Pertama pisahkan dua kasus yang berbeda, clear cut. Kasus soal markus, Kompolnas berpendapat makelar kasus itu memang harus diberantas sesuai dengan komitmen pemerintah,” kata Ketua Kompolnas Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jalan Veteran, Jakarta, Kamis (25/3/2010).

Rekomendasi kedua, Kompolnas menilai tindakan anggota Polri siapa pun juga yang masih aktif, terikat dengan disiplin keprajuritan, tribrata, kode etik dan kehormatan. Silakan Kapolri mengkaji apakah tindakan Susno Duadji terdapat indikasi terhadap pelanggaran disiplin, kode etik atau kehormatan.

“Itu silakan. Ada dua poin yang harus ditimbang dilihat karena ini lembaga institusi yang harus dijaga. Institusi Polri dan bukan orangnya,” ujarnya.Sedangkan rekomendasi ketiga, menurut pria yang juga Menkopolhukam ini, harus ada tim evaluasi yang konprehensif terhadap dinamika di Polri. “Sejak kasus cicak-buaya, kesaksian Susno di kasus Antasari, sekarang tiba muncul lagi seperti ini, ada tim evaluasi, ada apa? Yang konprehensif untuk kebaikan institusi dan bukan orang per orang,” kata Djoko.Tapi pimpinan Komisi III DPR menyangkan penetapan status tersangka terhadap Susno? “Tidak, jangan terlalu curiga, tim sudah dibentuk, makelar kasus. Sekali lagi, rekomendasi Kompolnas adalah makelar kasus di manapun, tidak saja di lembaga kepolisian, apakah ada di kejaksaan, pengadilan, KPK di mana saja harus diusut,” kata Djoko.

Mantan Kabareskrim Komjen Susno Duadji akan kembali menjalani pemeriksaan hari Rabu (21/4/2010) ini di Mabes Polri terkait dugaan praktik mafia kasus. Susno akan diperiksa oleh tim independen sebagai saksi untuk delapan tersangka yang terllibat perkara Gayus Halomoan Tambunan.

“Diperiksa pukul 10.00,” ucap Wakil Kepala Divisi Humas Polri Kombes Zainuri Lubis di Mabes Polri, Selasa (20/4/2010).

Seperti diberitakan, Susno telah menjalani pemeriksaan sekitar tujuh jam kemarin. Namun, Susno baru menjawab 38 dari 40 pertanyaan yang disiapkan penyidik. Dia meminta pemeriksaan dihentikan dengan alasan lelah.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan peningkatan status untuk Susno menjadi tersangka, Zainuri menjawab, hal itu tergantung dari hasil evaluasi dari pemeriksaan.

“Dari jawaban-jawaban (Susno) akan dievaluasi. Kemungkinan-kemungkinan itu selalu ada,” ucap dia.

Salah satu kuasa hukum Susno, Muhammad Assegaf, mengatakan, kliennya akan memenuhi lanjutan pemeriksaan hari ini. “Akan melanjutkan sisa pertanyaan kemarin dan mungkin (pertanyaan) akan berkembang,” kata dia ketika dihubungi Kompas.com, Rabu.

Ketika ditanya apakah kliennya siap jika kepolisian memutuskan meningkatkan status setelah pemeriksaan nanti, Assegaf menjawab, “Tidak ada alasan untuk tidak siap,” katanya tegas

Komisi Yudisial, Rabu (21/4/2010), dijadwalkan memeriksa dua hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara dugaan penggelapan dan pencucian uang dengan terdakwa pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus Halomoan P Tambunan. Kedua hakim itu adalah Haran Tarigan dan Bambang Widyatmoko.

Sedianya, keduanya akan diperiksa pada Senin lalu. Namun, Komisi Yudisial (KY) batal memeriksa lantaran Mahkamah Agung “menyerobot” periksaan tersebut. Ketua KY Busyro Muqoddas mengatakan, tindakan “menyerobot” pemeriksaan hakim berkali-kali dilakukan MA. Katanya, hal itu terjadi sejak lama.

Sebelumnya, KY juga memeriksa ketua majelis hakim kasus Gayus, Muhtadi Asnun. Asnun mengakui, terkait kasus tersebut, dirinya telah menerima uang Rp 50 juta. Atas temuan tersebut, MA, Senin silam, menonpalukan Asnun, yang juga Ketua PN Tangerang.

Selanjutnya, Asnun bertugas sebagai hakim nonyustisial (tidak mengadili perkara) di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Surat Keputusan Ketua MA dikeluarkan, Senin.

Ketua Muda Pengawasan MA Hatta Ali mengatakan, sanksi itu bersifat sementara. Sanksi itu dapat berlanjut pada pemberhentian dengan tidak hormat jika hasil koordinasi dengan KY menyepakati pembentukan Majelis Kehormatan Hakim. Setelah Asnun dinon-palukan, jabatan PN Tangerang dipindahkan sementara waktu kepada wakilnya, Sutanto.

Susno jadi saksi meringankan Antasari, akan buka misteri pejabat KPK !

Mengejutkan Susno jadi saksi meringankan terhdp terdakwa Antasari ashar. Ayo yang merasa terlibat konspirasi kriminalisasi pejabat2 KPK, silakan pada berdoa atau silakan kabur ke luar negeri …

Quote:

Kamis, 07/01/2010 11:14 WIB Mengejutkan! Susno Duadji Jadi Saksi yang Meringankan Antasari Irwan Nugroho. Jakarta,Mantan Kabareskrim Komjen Pol Susno Duadji tiba-tiba datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susno dihadirkan pengacara Antasari Azhar sebagai saksi yang meringakan untuk mantan Ketua KPK ini. Kedatangan Susno tersebut di luar dugaan. Sungguh mengejutkan! Semula pengacara Antasari, Juniver Girsang, mengatakan akan menghadirkan satu saksi ahli pidana. Namun dirinya masih merahasiakan siapa saksi tersebut.”10 menit lagi sampai ke sini,” ujar Juniver dalam persidangan Antasari, di PN Jakarta Selatan, Jl Ampera Raya, Kamis (7/1/2010). Sidang tersebut kemudian diskors 10 menit untuk menunggu kedatangan saksi tersebut. Ternyata saksi ahli pidana tersebut adalah Susno Duadji. Sebelumnya, pengacara Antasari yang lain, Ari Yusuf Amir, menyebutkan bahwa hari ini akan ada “kejutan”. Ternyata kejutan tersebut adalah Susno. Susno tiba pukul 11.00 WIB dengan mengenakan seragam dinas lengkap bintang tiga. Begitu tiba di pengadilan, dia langsung disambut oleh para jurnalis yang mengabadikannya. Sepanjang berjalan, Susno banyak mengumbar senyum.Begitu masuk ruang sidang, Susno bersalaman dengan Antasari. Lalu dia duduk di sebelah pengacara Antasari.

Quote:

Kamis, 07/01/2010 11:37 WIB Curhat Lewat SMS, Susno akan Buka Misteri Kasus Pejabat KPK Djoko Tjiptono Jakarta.Komjen Pol Susno Duadji secara mengejutkan hadir di persidangan Antasari. Mantan Kabareskrim Mabes Polri itu akan membuka berbagai misteri yang belum terungkap dalam kasus ini. Hal tersebut tertuang dalam pesan singkat Susno kepada Koordinator Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, Kamis (7/1/2010). Pesan singkat itu disampaikan Susno 30 menit sebelum bersaksi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel), Jl Ampera, Jaksel. Berikut bunyi SMS Susno kepada Neta S Pane “30 menit lagi saya bersaksi di PN Jaksel ttg kasus Antasari. Apakah ada grand strategi atau tidak? Dan kenapa SD dikucilkan dlm pemeriksaan terkait pejabat KPK? Sedikit demi sedikit saya buka”.

Neta menilai, isi pesan itu merupakan curahan perasaan Susno. Perwira Polri bintang 3 tersebut merasa dikorbankan oleh atasannya. “SMS Susno ini adalah gambaran perasaan dan hati nuraninya sebagai manusia yang dikorbankan,” ujar Neta. Neta menambahkan, berdasarkan penelusuran IPW, Susno tampaknya memang dikorbankan atasannya. Susno merupakan korban pertarungan antar angkatan 77 dan 78 menjelang suksesi kepemimpinan Polri. “Susno tidak disukai karena banyak mengkritik ketidakbecusan internal Polri, terutama mengenai proyek pengadaan barang,” ungkap Neta.

Nyanyian Terbaru Susno Duadji, Mr X Juga Makelari Arwana Ratusan Miliar

Jakarta – Surya- Berupa-rupa kasus baru terkait praktik mafia hukum dan makelar kasus bermunculan belakangan ini. Setelah Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein, beberapa hari lalu, melaporkan ada dugaan korupsi pajak yang melibatkan mantan petinggi Direktorat Jenderal Pajak senilai ratusan miliar, kini mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duadji kembali membeberkan kasus baru soal makelar kasus. Kasus ini lagi-lagi melibatkan Mr X, advokat Haposan Hutagalung, dan Andi Kosasih.

Makelar kasus yang dibeberkan pada rapat dengar pendapat umum di Komisi III ini adalah soal kasus yang melibatkan sebuah perusahaan yang disebut Susno ada kaitannya dengan perusahaan penangkaran ikan arwana di Pekanbaru, Riau, senilai ratusan miliar. “Kasus ini melibatkan Mr X, advokat Haposan, dan Andi Kosasih,” ucap Susno, Kamis (8/4) di Komisi III DPR, Jakarta.

Andi Kosasih dan Haposan adalah aktor pada kasus korupsi pajak yang melibatkan pegawai pajak Gayus Halomoan P Tambunan.

Susno enggan mengungkapkan jati diri Mr X. Ia hanya menyebut, “Mr X bukan polisi, dia merupakan musuh dari pengacara”. Menurut Susno, jati diri makelar kasus itu sudah pernah disebut oleh Kabareskrim Komjen Ito Sumardi. “Mr X sudah banyak diungkap oleh media dan justru diungkap Kabareskrim. Mr X ini banyak mengurus kasus besar di kepolisian. Dia bukan polisi,” kata Susno .

Beberapa anggota Komisi III sempat meminta Susno untuk secara terbuka menyebutkan siapa Mr X tersebut. Namun, Susno menolak dengan alasan praduga tak bersalah. “Saya bukan takut. Tidak ada ketakutan sama sekali. Tetapi, saya tidak mau melanggar hukum,” ujarnya. Akhirnya Komisi III sepakat memberikan kesempatan kepada Susno mengungkap identitas Mr X dalam rapat tertutup.

Informasi yang beredar di kalangan wartawan, Mr X yang dimaksud berinisial SJ. Ia memiliki kedekatan dengan para petinggi kepolisian.

Sementara itu, sebuah perusahaan penangkaran ikan arwana, PT Salmah Arwana Lestari Riau, yang berlokasi di Minas, Kabupaten Siak, digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani.

Perusahaan inilah kabarnya yang mendapat sorotan dalam kasus makelar kasus yang disebutkan oleh mantan Kabareskrim Polri Komjen Susno Duaji, terkait dengan penyerobotan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Syarif Kasim (SSK) II.

“Pembacaan gugatan kasus ini sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 10 Maret lalu. Hakim meminta dilakukan mediasi, tetapi kami menolak. Pada 14 April ini, sidang akan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari pihak perusahaan,” ujar Tommy Freddy Sikmanungkalit, Sekretaris LSM Madani, yang dihubungi, Kamis (8/4).

Menurut Tommy, PT Salmah jelas-jelas merambah ke dalam Tahura SSK II. Hal itu didasarkan atas peta koordinat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 348/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kawasan Taman Hutan Raya SSK II, Minas.

“Ada dua kesalahan dari PT Salmah. Pertama, lahan penangkaran berupa 50 kolam berada dalam kawasan Tahura Minas seluas 20 hektare. Kalaupun mereka menyatakan tidak berada dalam kawasan tahura, juga masih ada kesalahan berikut, yakni areal itu masih berupa kawasan hutan produksi terbatas eks perusahaan HPH. Sampai sekarang belum ada alih fungsi hutan itu oleh Kementerian Kehutanan RI. Kami meminta agar lahan perusahaan itu direklamasi dan dikembalikan kepada negara,” ujar Tommy.

Secara terpisah, kuasa hukum PT Salmah Arwana Lestari, Johny Arianto, mengatakan, tidak ada yang salah dengan lokasi perusahaan kliennya. Kliennya sudah mengantongi seluruh izin yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara ini. “Silakan saja LSM itu menggugat. Yang jelas klien saya tidak salah. Kami sudah siap menghadapi gugatan itu di pengadilan,” kata Johny.

Terkait tuduhan Susno Duaji di Komisi III DPR tentang adanya dugaan suap yang mengalir ke makelar kasus di Mabes Polri, Tommy mengaku sekilas mengetahui bahwa PT Salmah memang pernah tersangkut sengketa yang ditangani pengacara Haposan Hutagalung.

Menurut Tommy, Haposan menjadi pengacara Ho Kian Kiat, warga Singapura yang mengaku sebagai korban penipuan atau penggelapan yang dilakukan pemilik PT Salmah, Anuar Salmah.

Sementara itu, Kejaksaan Agung mencopot Cirus Sinaga dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan.

Kejagung juga mencopot Poltak Manulang dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejagung. “Keduanya diberi sanksi berat, pemberhentian dari jabatan strukturalnya,” kata Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung, Hamzah Tadja, di Jakarta, Kamis.

Jamwas menyatakan keduanya bertanggung jawab atas tidak memasukkan unsur korupsi dalam perkara Gayus HP Tambunan. Selain itu, kata dia, keduanya tidak menggunakan pasal kumulatif melainkan hanya menggunakan pasal alternatif saja.

Ia menegaskan nantinya kalau ditemukan indikasi praktik suap, kasusnya diserahkan ke pihak terkait. “Kalau ada indikasi uang, akan diserahkan kepada pihak terkait,” katanya.

Dikutip : dari berbagai sumber

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: